Nusantara

Berkeadilan Sosial, Golkar Puji BBM Satu Harga Pro Pancasila dan Konstitusi

SATUMANDAU  Sebagai program yang berkeadilan sosial, Golkar puji kebijakan pemerintah menetapkan BBM satu harga secara nasional sebagai program pro Pancasila dan sesuai dengan amanah konstitusi.

Hal ini terungkap dalam acara Sosialisasi Pengaturan Terhadap Implementasi Sub Penyalur BBM BPH Migas di Ballroom Swissbell Hotel, kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Acara ini berlangsung pada Sabtu ( 9/12/2017). Kegiatan acara dimulai dengan pembukaan oleh Wakil Ketua MPR RI Mahyudin di hadapan para peserta yang  dihadiri beberapa anggota Komite BPH Migas, perwakilan Pemprov Kalimantan Timur, ratusan praktisi penyalur BBM se- Provinsi Kaltim, dan perwakilan LSM. Kehadiran Mahyudin sekaligus bagian kerjanya yang juga anggota DPR RI Komisi VII bidang Energi.

Sebagaimana diketahui, banyak daerah di Indonesia memiliki potensi kekayaan alam. Banyak daerah menjadi penghasil sumber daya migas, seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Namun ironisnya, daerah-daerah penghasil migas tersebut tidak dapat merasakan hasilnya secara langsung. Yang paling kasat mata adalah seringnya terjadi kelangkaan di daerah-daerah tersebut, seperti Riau dan Kalimantan timur. Hal ini sudah berlangsung sangat lama, mulai dari jaman BBM masih disubsidi dan bahkan tetap berlangsung hingga saat ini. Hal ini sangat aneh, karena untuk mendapatkannya masyarakat seringkali harus antri. Bahkan, sosok politisi Partai Golkar ini menuturkan bahwa di Kalimantan Timur sendiri ada beberapa daerah yang pasokan BBM-nya sangat terbatas.

Seharusnya, hal-hal seperti ini tidak terjadi. Daerah-daerah penghasil migas seharusnya menjadi surga BBM dengan keberlimpahan dan kemudahan untuk mendapatkannya. Hal ini berbalik dengan kenyataan yang terjadi pada saat ini. Seringkali terjadi kelangkaan bahkan ketiadaan BBM di daerah. Berdasarkan hal ini, Mahyudin sangat mengharapkan perhatian pemerintah, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan hal ini. Pihak-pihak seperti Pertamina dan BPH Migas diharapkan memainkan peran penting untuk menjaga kestabilan ketersediaan BBM di daerah.

Mahyudin sangat mengapresiasikan bentuk perhatian pemerintah terhadap masalah ini. Diantaranya yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait pengaturan terhadap implementasi sub penyalur BBM. Disamping itu, Mahyudin juga sangat menghargai program pemerintah yang ingin mengatur harga BBM satu harga di seluruh Indonesia. Pada program BBM ssatu harga ini, yang menjadi prioritas adalah daerah-daerah terpencil dan daerah terdepan serta terluar. Mahyudin memaparkan bahwa yang sebenarnya menjadi masalah yang paling besar dan harus diperhatikan dari soal penyaluran BBM adalah masalah transportasi. Biaya transportasi untuk sampai ke daerah-daerah terpencil, terdepan dan terluar ini.  Bahkan, berdasarkan catatan, di Papua harganya pernah tembus 500 ribu per liter.

Jika ketimpangan harga seperti itu terus dibiarkan, bagaimana kesejahteraan akan naik di daerah-daerah tersebut? Hal ini adalah bentuk ketidakadilan di mata masyarakat. Dari fakta-fakta ini terlihat, bahwa yang menjadi benang merah adalah masalah keadilan. Masalah ketimpangan ini, menurut Mahyudin, menjadi salah satu pemicu tumbuh suburnya gerakan radikal yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

pemerintah juga tidak diam saja terkait masalah ini. Pemerintah telah berupaya menghadirkan keadilan di daerah. Diantaranya, menurut Mahyudin, dengan adanya penerapan program BBM satu harga di Papua. Demikian juga penerapannya di daerah-daerah terpencil lainnya. Hal ini menjadi harapan agar ke depannya nanti, pemerintah daerah mungkin bisa menetapkan harga ongkos angkut sampai di daerah-daerah terpencil sehingga harga jualnya bisa sesuai dengan keinginan pemerintah.

Untuk mencapai tujuan dan harapan itu, seputar bisnis penyaluran BBM.harus mendapatkan perhatian yang tegas dan jelas, dan juga dengan turut melakukan penertiban terhadap segala hal yang melanggar aturan dan ketetapan yang berlaku. Penegakan aturan yang tegas dan jelas soal peruntukan konsumsi BBM harus dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan pemisahan konsumsi BBM untuk rakyat dan industri harus dilaksanakan dengan tegas.

Program penerapan BBM satu harga secara nasional ini harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Harapannya, jika program ini sudah diterapkan secara total dan merata, maka rakyat akan merasakan keadilan yang paripurna. Keadilan nasional akan tercapai sesuai amanah konstitusi dan Pancasila.  Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [ ### ]