Opini

Balitbang Golkar Tekankan Utang Luar Negeri Aman dan Terkendali

SATUMANDAU Belakangan ini banyak berita dan pendapat yang mengkhawatirkan keadaan utang luar negeri Indonesia. Menurut BI utang luar negeri mencapai USD 352,2 miliar (sekitar Rp 4.831 triliun) pada akhir 2017, dengan perincian utang pemerintah sebesar USD 180,6 miliar dan swasta sebesar USD 171,6 milliar.
DataUtang

Dari utang luar negeri ini yang tergolong jangka panjang (jatuh tempo lebih dari satu tahun) sebesar 86,1%. Dilihat dari persentase terhadap PDB masih sekitar 34% yang tergolong aman. Rasio utang jangka pendek terhadap total utang juga masih dalam batas aman 13%.

Sedangkan jumlah utang pemerintah pusat mencapai Rp 3.866 triliun pada September 2017 sekitar 29% PDB. Perinciannya adalah Rp 738 triliun sebagai pinjaman (Rp 5,2 triliun pinjaman dalam negeri, sisanya pinjaman luar negeri), dan Rp 3.128 triliun berupa SBN (Surat Berharga Negara) atau pinjaman dalam bentuk obligasi. Dalam bentuk valas sebesar Rp 848,5 triliun.
DataKemenkeu

Struktur SBN yang jatuh tempo pada 2018 adalah Rp 279 triliun dan pada 2019 sebesar Rp 264 triliun. Kemudian pada 2041-2055 sebesar Rp 256 triliun. Angka tersebut cukup besar, namun tidak berarti membebani generasi yang akan datang, selama struktur jatuh temponya dikelola dengam baik.
DataJatuhTempo

Beberapa pihak khawatir bahwa utang luar negeri Indonesia akan menyebabkan Indonesia terjerat dalam beban berat yang membahayakan ekonomi. Ada juga yang mengkritik bahwa utang ini akan membebani generasi yang akan datang.

Kekhawatiran ini berlebihan karena utang luar negeri Indonesia masih dalam batas aman dan dengan pengelolaan yang cukup baik. Begitu pula total utang pemerintah pusat masih dalam batas yang dapat ditoleransi. Sekalipun demikian perlu diperhatikan beberapa aspek untuk menjaga stabilitas utang negara.

Pertama, rasio total utang pemerintah sebaiknya dijaga pada tingkatan sekitar 30% dari PDB. Rasio yang lebih tinggi akan cenderung mendorong utang pemerintah menjadi sulit terkendali.

Kedua, defisit dalam keseimbangan primer dalam APBN menunjukkan bahwa utang baru dipergunakan untuk membayar utang lama. Pengkritik menyebutnya sebagai “gali lubang tutup lubang”. Untuk mengatasinya maka penerimaan pajak perlu ditingkatkan melebihi daripada peningkatan pengeluaran.

Ketiga, besarnya SBN yang dipegang asing sekitar 39% dapat membuat volatilitas nilai rupiah yang tinggi pada saat terjadi aliran modal ke luar atau ke dalam negeri yang tidak mudah dikendalikan oleh otoritas moneter. Angka sekitar 30% dianggap memadai. Bank Indonesia dan dana pensiun dapat mengambil porsi kepemilikan SBN yang lebih besar.

Keempat, utang swasta luar negeri dalam jangka pendek harus mendapatkan perhatian serius. Sejauh ini utang swasta jangka pendek masih dalam batas aman.

Kelima, kecenderungan BUMN untuk meminjam dalam jumlah besar, dalam dan luar negeri, apalagi menerbitkan obligasi rupiah di luar negeri, mempunyai resiko yang cukup tinggi. Utang tersebut dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak semua imbal hasilnya cukup tinggi. Apalagi jika utang tersebut di tanggung negara langsung maupun tidak langsung. Sebaiknya utang BUMN dikendalikan pada batas yang aman.

Keenam, lebih baik menarik investasi asing ke Indonesia daripada memperbesar utang luar negeri. Investasi langsung memberikan manfaat penciptaan kesempatan kerja, alih teknologi dan juga akses pasar.

 

| Balitbang Golkar